Oleh: Yasmine Diani Santosa Mahasiswa Semester 1 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
JurnalPost.com – Politik Identitas adalah sebuah alat politik yang berisikan suatu kelompok, lahir dari adanya sebuah kelompok sosial yang merasa terintimidasi dan terdiskriminasi oleh pemerintah suatu negara dalam menjalankan sistem pemerintahan. Politik Identitas secara sosial merujuk pada sebuah aktivitas atau gerakan sosial-politik yang dilakukan berdasarkan identitas tertentu agar dapat pengakuan lebih luas dalam rangka mencari dukungan suara.
Politik Identitas digunakan sebagai suatu cara agar anggota masyarakat dapat berjuang demi mencapai tujuan dalam memperoleh pengakuan publik demi meninggikan derajat dan martabat golongannya, dalam artian politik identitas dapat digunakan sebagai bentuk perlawanan atau bahkan alat untuk menunjukkan jati diri suatu golongan tersebut.
Politik identitas mempengaruhi preferensi pemilih dengan mengaitkan identitas mereka dengan partai politik atau beberapa kandidat tertentu. Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat yang akan menjadi agenda politik untuk memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, tetapi pada fenomena politik identitas ini pemilu seringkali menjadi ruang perpecahan masyarakat karena ditunggangi oleh partai politik dan substansi hukum pemilu yang dapat melahirkan politik identitas. Faktor seperti agama, ras, etnis, gender atau bahkan orientasi seksual dapat menjadi dasar bagi pemilih dalam menentukan pilihan mereka. Jenis politik ini dapat menjadi dasar bagi pembentukan koalisi dan aliansi politik antara kelompok yang memiliki identitas sama atau serupa, kelompok-kelompok ini dapat bergabung dan bekerja sama untuk mempengaruhi hasil pemilihan umum.
Politik Identitas sering dijadikan sebagai mobilisasi pemilih dengan mengaktifkan afiliasi dan loyalitas mereka terhadap identitas yang sama, partai politik dan para kandidat akan menargetkan kelompok-kelompok identitas tertentu untuk mendapatkan dukungan mereka dengan menyoroti isu-isu yang relevan bagi kelompok tersebut, hal ini dapat mempengaruhi prioritas kebijakan dan perdebatan publik seputar isu-isu tersebut. Dengan memperkuat solidaritas dan identitas suatu kelompok membuat pemilih merasa terhubung dan mewakili nilai-nilai, kepentingan dan aspirasi mereka dengan kata lain hal ini dapat menciptakan rasa kohesi dalam kelompok identitas tertentu dan mendorong partisipasi politik mereka.
Politik Identitas juga digunakan oleh para pemimpin sebagai retorika politik dengan sebutan kami “orang asli” yang menghendaki kekuasaan dan mereka “orang pendatang” harus melepaskan kekuasaan. Jadi, singkatnya politik identitas hanya sekedar untuk dijadikan alat memanipulasi atau alat menggalang politik guna memenuhi kepentingan ekonomi dan politiknya.
Keberagaman di Indonesia yang tentunya memberikan efek baik tidak memustahilkan kemungkinan munculnya perpecahan. Apalagi pada tahun politik saat ini dikhawatirkan banyak ancang-ancang gerakan politik dengan memanfaatkan keterlibatan identitas individu yang tidak disadari oleh masyarakat Indonesia sehingga perlu adanya kesadaran masyarakat akan keberadaan politik identitas tersebut karena politik identitas yang sejatinya merupakan perjuangan rakyat dalam mengaktualisasikan karakteristik khasnya sebagai bagian untuk saling memperkaya justru malah berubah menjadi ajang untuk saling mengunggulkan dominasi kelompoknya atas kelompok yang lain. Kontestasi yang seharusnya saling beradu gagasan dan konsep konstruktif malah saling menjatuhkan lawan dan terkesan memunculkan sifat destruktif bagi pembangunan sebuah bangsa.
Menjelang Pemilu tahun 2024 salah satu permasalahan yang sering muncul pada diskusi-diskusi ruang politik adalah politik identitas. Ada sisi yang membuat kita tidak dapat menghindari politik identitas, namun pada sisi lain terdapat juga pernyataan bahwa kita sendiri harus mengakui bahwa politik identitas dapat membawa persoalan-persoalan bangsa. Beberapa pernyataan menyatakan problematika yang terjadi akibat adanya politik identitas. Politik identitas bersifat destruktif atau merusak karena menekankan adanya perbedaan ketimbang adanya persamaan dalam sebuah kehidupan berpolitik. Hal ini menutup adanya pilihan-pilihan rasional dalam membuat kebijakan atau bahkan dapat membuat kebijakan-kebijakan tersebut berubah menjadi irrasional dan bersifat eksklusif. Politik identitas dapat berpotensi dalam menekan suatu kelompok identitas yang lain atau sebagai pembenaran perilaku politik diskriminatif, hal ini menciptakan polarisasi yang sangat mengganggu makna keberagaman itu sendiri dan bangun kebangsaan akibat spirit intolerance dan opposition to another.
Dalam menghadapi politik identitas destruktif ada peneliti yang juga merekomendasikan pentingnya prinsip bermartabat dalam mayoritas. Ada beberapa demokrasi dogmatik yang merasa setiap orang dalam mayoritas harus mempunyai dan menentukan kekuasaan yang dimilikinya dan menjalankan kekuasan yang dimiliki tersebut. Jika dikaitkan dalam politik identitas yang membagi dua kelompok mayoritas dan minoritas disini dapat di mengerti bahwa ukuran kekuasaan yang dijalankan kelompok mayoritas bukan ukuran yang membenarkan kesalahan kehendak mayoritas karena hal tersebut bersifat temporer. Oleh sebab itu kehendak mayoritas tersebut harus ditentukan kesepakatan bersama dalam bentuk prinsip atau asas yang diterima bersama (Pancasila) agar menandakan demokrasi yang bermartabat. Kesepakatan tersebut memuat tugas terpenting untuk ditunaikan dalam memperkuat keutuhan (national security), mendatangkan damai sejahtera bagi semua orang.
Pendidikan politik diharapkan dapat meredusir adanya dampak praktik politik identitas destruktif yang terjadi dalam kancah Pemilu maupun Pilkada. Hal ini didukung melalui nilai kognitif dan afektif yang ditanamkan kepada masyarakat yang didalamnya terdapat aspek yang mampu meredusir dampak politik identitas destruktif. Adapun nilai pendidikan politik yang dapat ditanamkan dalam masyarakat yang terkait dengan politik identitas destruktif adalah Toleransi, dan Pluralisme. Sehubungan dengan pendidikan politik peneliti menyadari perlu ditekankan dalam hal ini kesadaran politik secara bersama warga negara. Keadaan yang dibangun di pendidikan politik yaitu kesadaran kritis dimana nantinya warga negara Indonesia kompetitif dan kuat. Pendidikan politik dapat dibagi menjadi dua pendidikan yaitu pendidikan politik formal dan pendidikan politik informal.
Pendidikan politik formal dengan melakukan dan pelatihan dan pendidikan secara terus menerus ini dimulai agar masyarakat semakin sadar bahwa toleransi dibutuhkan dan keadaan pluralisme di Indonesia tidak bisa dihindari namun dihadapi dengan pendidikan politik yang benar sedangkan pendidikan politik informal dengan transparansi akan fungsi dan tugas yang akan diselenggarakan, tidak membuat kebohongan politik, meminta adanya evaluasi jika fungsi dan tugas telah dilakukan sehingga masyarakat nantinya paham dan tidak terpengaruh akan keadaan yang bisa memecah persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.
Quoted From Many Source
