Pendapatan dan Kesejahteraan | Jurnalpost

berita32 Dilihat

Donny Syofyan
Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas

JurnalPost.com – Beberapa waktu lalu Indonesia kembali mendapatkan statusnya sebagai negara berpendapatan menengah ke atas (upper-middle income) dalam penilaian terbaru Bank Dunia. Apakah berita ini menggembirakan? Belum. Lembaga keuangan internasional mengklasifikasikan ekonomi berdasarkan Pendapatan Nasional Bruto (gross national income /GNI) per kapita tahun. Pendapatan per kapita Indonesia adalah sebesar US$ 4.580, naik dari tahun 2021 yang sebesar US$ 4.140, adalah satu posisi paling bawah di kelasnya, yang dimulai dengan US$ 4.466.

Peningkatan 9,8 % dari tahun sebelumnya memang mengesankan. Indonesia adalah salah satu dari tiga negara yang naik ke kelompok berpenghasilan menengah, dua lainnya adalah El Salvador dan West Bank dan Gaza. Sebetulnya Indonesia hanya mendapatkan kembali status yang pernah dimilikinya. Posisi ini pernah lepas disebabkan pandemi Covid-19. Perolehan kembali ini merupakan hasil langsung dari perubahan output ekonomi dan jumlah populasi. Indonesia masih sangat jauh dari status negara berpenghasilan atas (upper-income) yang kita dambakan, yang dimulai dengan pendapatan per kapita $ 13.845 (berdasarkan standar Bank Dunia pada 30 Juni).

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Indonesia  membutuhkan pertumbuhan ekonomi antara 6 dan 7 % untuk sampai di sana. Namun pertumbuhan kita rata-rata sekitar 5 % sepanjang satu atau dua dekade terakhir. Apakah kita terjebak dalam perangkap negara berpenghasilan menengah, sesuatu yang sudah lama kita khawatirkan? Mungkin tidak. Tetapi itu tergantung pada keputusan dan kebijakan yang diambil pemerintah.

Secara sederhana, jebakan negara berpenghasilan menengah bermakna bahwa suatu negara hanya mampu bersaing dengan negara-negara berkembang lain di bawahnya yang kurang berkembang dengan biaya unit tenaga kerja, namun tidak memiliki cukup kemampuan untuk berkompetisi dengan negara-negara yang lebih maju. Karena menurunkan ongkos tenaga kerja sulit dilakukan, jalan keluar terbaik adalah mendorong inovasi, penelitian, dan pengembangan untuk membangun ekonomi yang lebih maju sehingga dapat bermain di liga negara-negara berpenghasilan atas.

Baca Juga  DPW JOIN Sulsel Gelar Rapat Evaluasi Internal

Inilah yang harus menjadi fokus pemerintah baru yang akan mengambil alih kepemimpinan tahun depan. Indonesia harus mampu secara efisien memproduksi barang-barang manufaktur bernilai tinggi dan layanan berkualitas untuk bersaing di pasar global. Bagaimanapun, bukanlah suatu kearifan untuk tidak melebih-lebihkan pentingnya pendapatan rata-rata. Penghasilan per kapita memang terkait erat dengan kesejahteraan, tetapi dua hal ini bukan hal yang sama.

Di mana pun tugas pemerintah adalah untuk memastikan kesejahteraan rakyatnya. Penghasilan menjadi penting untuk mendukung tujuan itu, tetapi ia bukanlah tujuan akhir. Kesejahteraan mencakup berbagai aspek—akses ke perawatan kesehatan dan pendidikan berkualitas hingga keseimbangan kehidupan kerja yang adil, keselamatan fisik, jaminan sosial (terutama selama usia tua) dan perumahan yang terjangkau. Pendapatan per-kapita juga merupakan ukuran kesejahteraan material karena pendapatan rata-rata nasional tidak banyak membantu orang-orang miskin, yang pendapatan aktualnya jauh di bawahnya.

Terkait dengan kesejahteraan, distribusi pendapatan nasional tidak kalah pentingnya dari jumlah totalitas yang dihasilkan. Alat pengukur kesetaraan yang diterima secara luas adalah koefisien Gini, yang dapat menghasilkan nilai antara 0 (total kesetaraan) dan 1 (ketidaksetaraan tertinggi). Untuk Indonesia, koefisien Gini untuk ketimpangan pengeluaran mencapai 0,380 pada bulan September 2019 dan di 0,381 pada bulan September 2022. Artinya, tidak ada kemajuan yang berarti sejak sebelum pandemi.

Sebetulnya angka ini relatif baik di antara negara-negara berkembang dan bahkan mengalahkan Amerika Serikat, dengan skor yang lebih buruk daripada banyak negara berpenghasilan atas lainnya. Distribusi kekayaan dan pendapatan sangat penting untuk kesejahteraan. Tambahan 1 juta rupiah dalam pendapatan bulanan membuat perbedaan besar dalam kehidupan orang miskin, namun tidak akan dirasakan oleh orang-orang kaya. Di bidang ekonomi, ini dikenal sebagai Hukum Utilitas Marjinal yang Semakin Menurun (The Law of Diminishing Marginal Utility).

Baca Juga  Soal soratan Kekurangan Bantuan UMKM, Kadis Koperindag: InsyaAllah Pekan Depan kami Salurkan

Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh berpuas hati dengan meningkatnya pendapatan per kapita tetapi juga harus memastikan kesejahteraan semua orang. Kebijakan yang diambil harus menghasilkan pembangunan ekonomi dan sosial yang tidak meminggirkan rakyat awam dan memungkinkan semua orang untuk meningkatkan kesejahteraan mereka yang benar-benar nyata.

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *