Pelaku Kekerasan Seksual Diskorsing Satu Semester. Apakah Keputusan Tepat?

JurnalPost.com – Kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Ketua nonaktif BEM UI, Melki Sedek Huang, telah menjadi sorotan publik. Kasus ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi masih menjadi masalah yang serius. Menurut survei yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan pada tahun 2020, sebanyak 77% dosen di Indonesia mengatakan bahwa kekerasan seksual pernah terjadi di kampus. Selain itu, data Komisi Nasional Perempuan menunjukkan terdapat 27% aduan kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan pendidikan. Aturan ini bertujuan untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus di Perguruan Tinggi. Dalam hal ini, perguruan tinggi harus memainkan peran yang lebih aktif dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.

Keputusan Kasus Melki

Pada tanggal 18 Desember 2023, Wakil Ketua BEM UI Shifa Anindya Hartono menandatangani surat penonaktifan Melki sebagai Ketua BEM UI. Setelah kasus ini mencuat, Melki diskorsing selama satu semester oleh Rektor Universitas Indonesia, Ari Kuncoro sebagai tindakan tegas terhadap perilaku yang tidak dapat diterima di lingkungan kampus atas tindakan kekerasan seksual.

Melki Sedek Huang tidak menerima keputusan Rektor UI dan meminta pengajuan pemeriksaan ulang atas kasus ini karena minimnya transparansi, adanya kejanggalan, dan keputusan yang tidak adil serta mengajukan permohonan pemeriksaan ulang atas kasus kekerasan seksual yang menjeratnya. Namun dari keterangan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh UI, disebutkan bahwa Melki Sedek terbukti melakukan kekerasan seksual berdasarkan hasil pemeriksaan, alat bukti, dan keterangan saksi. Satgas PPKS UI memberikan rekomendasi sanksi administratif, dan Rektor UI menyetujui rekomendasi tersebut. Selama masa skorsing, Melki dilarang untuk menghubungi korban dan berada di lingkungan kampus. Selain itu, dia diwajibkan melakukan konseling selama menjalani skorsing.

Baca Juga  جمعه_مباركه viral video tiktok

Sanksi Pelaku Kekerasan Seksual

Sanksi yang diberikan kepada Melki oleh UI telah menjadi topik perbincangan di kalangan masyarakat. Beberapa orang merasa bahwa sanksi yang diberikan terlalu ringan dan tidak sebanding dengan tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Melki. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa sanksi tersebut sudah cukup tegas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Dalam hal ini, saya berpendapat bahwa sanksi yang diberikan kepada Melki tidak sebanding dengan tindakan kekerasan seksual yang dilakukannya dan dampak jangka panjang terhadap korban akibat tindakannya. Skorsing satu semester tidaklah cukup untuk menunjukkan bahwa tindakan kekerasan seksual adalah tindakan yang sangat serius dan tidak dapat diterima.

Sanksi yang lebih tegas dan lebih berat harus diberikan kepada pelaku kekerasan seksual agar dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya tindakan serupa di masa depan. Keputusan yang lebih tepat adalah memberhentikan Melki secara tidak hormat dari jabatannya sebagai Ketua BEM dan menjatuhkan sanksi yang lebih berat seperti di Drop Out dari kampus sebagai tindakan tegas yang tidak hanya menunjukkan bahwa keadilan dijunjung tinggi, tetapi juga memberikan pesan kuat bahwa perilaku tidak etis dan merugikan tidak akan ditoleransi, terutama dari pemimpin mahasiswa yang seharusnya menjadi teladan bagi rekan-rekannya. Membiarkan sanksi yang ringan hanya akan menciptakan preseden yang merugikan bagi upaya mewujudkan kampus yang aman dan etis.

Dalam menanggapi kasus kontroversial, dibutuhkan solusi yang tidak hanya melindungi korban tetapi juga mengirimkan pesan kuat bahwa pelanggaran tidak akan ditoleransi. Membangun sistem pelaporan yang aman adalah langkah krusial untuk memberdayakan korban dan menciptakan lingkungan di mana setiap individu dapat merasa aman saat ingin atau telah melaporkan pelanggaran. Korban harus merasa didengar, dilindungi, dan diberikan dukungan selama proses hukum. Selain itu, informasi yang jelas dan proses pelaporan yang mudah diakses akan mendorong partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman.

Baca Juga  Dari Kelas Kecil ke Dunia Kata: Perjalanan Seorang Guru TK Menuju Karya Antologi

Penegakan hukum dengan efek jera terhadap pelaku juga diperlukan. Proses penyelidikan dan penuntutan harus dilakukan secara tegas dan adil, tanpa pandang bulu terhadap kedudukan sosial atau kekuasaan. Hukuman yang sesuai dengan pelanggaran harus dijatuhkan untuk memberikan efek jera dan mencegah pelanggaran serupa di masa depan. Dengan menerapkan pelaporan yang aman untuk korban dan penegakan hukum dengan efek jera untuk pelaku, kita dapat membangun fondasi yang lebih kokoh untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan atau pelanggaran lainnya.

Oleh : Ratu Chiandita Meidinah Ramdani, Mahasiswa Komunikasi Digital dan Media Sekolah Vokasi IPB

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *